Klakson Ibukota

Pagi itu sinar matahari pagi menerobos celah pintu kamar kost sepetak di daerah Pasar Minggu. Membangunkan saya yang baru berangkat tidur pukul setengah tiga pagi. Bergegas saya mencari handphone untuk melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul sembilan lebih.

Di kamar kost ini, saya tidak sendiri. Untuk alasan menghemat biaya kost di Ibukota yang harganya selangit untuk ukuran penduduk Jawa Timur, saya menyiasati dengan menyewa satu kamar untuk berdua. Lumayan, saya hanya membayar separuh harga untuk kamar kost yang kecil dan sederhana ini.

Read More...

Bumi Itu Datar, Tahu Bulat Itu Gurih

Bentuk Bumi menurut pengagum Flat Earth

Jika Bumi itu bulat, kenapa ketika naik pesawat ketinggiannya tidak berubah-ubah?

Hampir tiap kali saya membuka facebook dan mengamati tiap tulisan-tulisan bertebaran di beranda maupun tautan yang sedang dibagikan selalu menemukan hal baru yang menambah informasi. Seperti pada siang itu, ditengah sedang asik mengamati tiap status tulisan yang mampir di beranda saya terhenti kepada postingan salah satu teman di Facebook yang menyertakan sebuah screenshoot sebuah grup bertuliskan Indonesian Flat Earth Society (Komunitas Bumi Datar Indonesia). Sontak saya mengernyitkan dahi terheran-heran karena sampai ada sekumpulan orang yang masih menganggap Bumi itu datar.

Sejak saya duduk di bangku Sekolah Dasar dan dikenalkan dengan bermacam  benda-benda luar angkasa, dijelaskan bahwa yang ditinggali manusia sekarang ini adalah sebuah planet Bumi berbentuk bulat. Foto-foto Bumi bulat diperlihatkan lewat buku pelajaran lengkap dengan rotasi Bumi pada porosnya yang mengakibatkan 24 jam waktu siang dan malam, juga revolusi Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari atau setahun lamanya.

Saya ingat betul perumpaan pertama yang saya ingat untuk menjelaskan Bumi itu bulat adalah sebuah kapal yang cerobongnya terus tenggelam ketika menjauh meninggalkan pesisir pantai menuju ke tengah sampai tak terlihat kasat mata lagi. Kemudian ketika kapal bertolak untuk mendatangi pesisir daratan, cerobong kapal yang adalah bagian tertinggi dalam badan kapal tampak muncul terlebih dahulu, sampai akhirnya makin mendekat dan menampakkan keseluruhan kapal secara utuh. Apa ini ternyata juga salah? Cobalah sendiri membuktikannya

Belum lagi soal penerbangan Buenos Aires ke Sydney yang hanya memakan waktu 8 jam saja. Ini karena pesawat tersebut langsung memotong melewati kutub selatan. Juga saat ujicoba pesawat Airbus A-380 dari Johannesburg Afrika Selatan ke Sydney Australia yang cuma memakan waktu 18 jam saja. Bayangkan jika Bumi itu datar maka waktu sesingkat itu tidak mungkin didapat dan secara teknis menurut peta Bumi datar bahkan amat tidak mungkin rute perjalanan langsung seperti itu karena harus memutar jauh, kecuali dibantah lagi bahwa lewat lubang ghaib. Itu juga sekaligus mematahkan bahwa Bumi ada batas tembok besar yang tidak akan bisa ditembus.

Soal satelit stasiun luar angkasa juga dibantah yang katanya hanya hoax kerjaan Hollywood. Waduh ncen keblinger tenan kakean nguntal konspirasi recehan, trus bagaimana kita bisa berkomunikasi lewat telepon selluler, nonton siaran televisi, saat ini kalau satelit tidak ada? Soal ketinggian pesawat yang dikatakan stabil dan menjadi bukti bahwa Bumi itu datar, oleh Profesor astrofisika dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dipaparkan bahwa ketinggian pesawat diukur secara relatif terhadap permukaan Bumi. Ukurannya yang besar membuat kelengkungan Bumi tidak begitu dirasakan.

Lebih prihatin ketika saya melihat artikel Bumi datar begini masuk dalam sebuah akun Line Hidden Secret dan keprihatinan memuncak ketika melihat komentar-komentar di akun tersebut yang kemudian dengan mudahnya auto murtad, eh auto percaya bahwa Bumi itu datar. Tapi ya memang kesalahan saya juga sih ngapain ngikuti akun receh macam Hidden Secret itu hahaha. Sebenarnya masih banyak lagi bermacam-macam alasan yang dilontarkan oleh komunitas Bumi datar itu. 

Dalam ranah sains, keyakinan-keyakinan macam begitu masuk dalam pseudosains, lebih-lebih pandangan Bumi itu datar juga ditampilkan dengan gaya ngilmiyah. Padahal ya mung asal njeplak. Tapi ternyata tentu ada maksud lain sehingga mereka dengan gigih membela bahwa Bumi itu datar, untuk urusan ini saya sarankan untuk dicari tahu sendiri sajalah, silahkan mampir ke situs, blog atau grup mereka di facebook. Nanti silahkan disimpulkan sendiri hehehe.

Saya gak ngerti lagi bagaimana para astronot di berbagai negara-negara maju yang tidak hanya Amerika menanggapi militansi kelompok Bumi datar ini, mungkin ini bisa menyebabkan manuver pesawat luar angkasa berbalik arah ke lokasi tempat dimana anak-anak pecinta Bumi datar sibuk memposting. Atau mungkin mereka sebenarnya hanya penasaran saja ingin diajak jalan-jalan ke luar angkasa. Disaat negara-negara lain sudah ekspansi ke planet lain selain Bumi, ngomongin Bumi datar memang ra konkret blas. Mending merasakan gurihnya tahu bulat yang tiap hari lewat digoreng lima ratusan enak!.

Oh iya, kalau menanyakan kenapa kok harus tahu bulat, karena tahu datar kotak-kotak tentu sudah dahulu ada dan butuh pembuktian lain kalau ternyata yang bulat tak kalah enaknya. Mirip seperti pemahaman purba yang melihat bahwa Bumi itu datar karena hanya sebatas mata memandang. Gimana, sudah pas belum? Kalo belum silahken berkomentar, saya pusing hehehe.

Read More...

Orang-Orang Kalah Zaman

sumber gambar: metrosiantar.com

Ikatan Cendekiawan Muslim atau ICMI dalam keterangan pers menyerukan untuk memblokir situs Youtube dan Google. Dua situs terpopuler ini menurut ICMI menjadi sumber inspirasi bagi para pelaku berbagai macam tindak kekerasan dan kejahatan seksual. "Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol sedikitpun. Google dan YouTube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia, jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyarakat" ungkap Sekjen ICMI Jafar Hafsah saat keterangan pers yang dikutip KompasTekno dari Tribun News, Selasa (7/6/2016). Jika benar, bagaimana keadaan apabila dunia internet tanpa dua situs besar tersebut? Apakah keadaan tersebut benar-benar dapat menekan tindak kekerasan dan keajahatan seksual?  Pertama, terlebih dahulu mengandaikan dunia maya tanpa Google dan Youtube. Yang satu mesin pegindex dan pencari berbagai macam situs berita, dan kedua situs tempat menampung berbagai macam video yang diunggah pengguna dan bisa diputar. Google sendiri, sekarang sudah menjadi perusahaan teknologi multinasional. Google tidak hanya mengurusi hanya situs google.com lagi. Ia membesarkan diri dan melebar bergabung dengan banyak perangkat teknologi yang saling terintegrasi. Sangking besarnya, mungkin terlalu panjang apabila Google ini dijabarkan lebih luas. Jika mau jujur, sudah berapa banyak masyarakat khususnya Indonesia yang mengakses internet mendapat manfaat dari Google? Mulai dari urusan sekolah, perguruan tinggi, berwirausaha hingga mencari informasi kesehatan di masa tua. Maka, dengan dalih mengusir para pelaku kekerasan dan kejahatan seksual dengan memblokir Google, lebih baik berpihak kepada mereka yang memberdayakan Google untuk kemajuan masyarakat bersama. Saya yakin masih banyak masyarakat melek internet yang menggunakan Google tanpa menimbulkan kekerasan dan kejahatan seksual. Termasuk upaya-upaya memerangi kebodohan komunal. Ya, memerangi kebodohan tentang membendung hasrat memblokir Google tetapi dengan tetap menggunakan email milik Google. Kedua, situs layanan hosting video Youtube. Disini pengguna internet tidak hanya mengakses informasi lewat teks namun video yang mencakup gambar dan suara. Situs ini telah menampung berbagai macam video yang dapat diunggah secara gratis dan kemudian dinikmati bersama. Raksasa perusahaan ini juga telah banyak merubah tatanan industri media sekaligus penggempur utama komersialisasi tayangan Televisi.  Masih dalam keadaan jujur, harus diakui pula Youtube menjadi media hiburan alternatif pengganti televisi. Youtube menjadi dekat dengan para pelaku industri kreatif yang memanfaatkan lahan Youtube untuk berbagi dan mempersembahkan karya. Berarti jika memblokir Youtube sama dengan memberikan kebutuhan tayangan audio visual ke layar televisi kembali? Dengan tayangan lokal yang lebih baik dari Youtube? Yakinkah? Dalam dunia internet yang saling terkoneksi sekian juta banyaknya dan telah berlangsung relatif lama, rasanya memang teramat naif apabila pemblokiran tetap dipaksakan demi mengharapkan masyarakat Indonesia yang bermoral. Misalnya Google dan Youtube jadi diblokir, tentu sekejap akan muncul berbagai macam tutorial instan bagaimana jara mengakses dua situs tersebut dengan seribu jalan. Jadi apakah cukup ampuh? Saya rasa tidak sama sekali. Dengan status sebagai ikatan cendekiawan, sebenarnya itulah yang membuat tidak sedikit kalangan terheran-heran dengan solusi yang nampaknya asal sruduk. Tak berlebihan juga jika solusi pemblokiran oleh Ikatan Cendekiawan Muslim itu sebagai pemikiran yang dangkal dan tindakan yang lucu. Sangat disayangkan pernyataan beserta solusi pemblokiran seperti itu masih dianut sekelas Ikatan Cendekiawan. Baik Google dan Youtube sebenarnya telah melakukan filtering dengan berbagai tahap. Mulai dari konten yang diakses terbatas untuk usia, menghapus video-video yang tidak sesuai, sampai ke layanan pengaduan langsung dari pengguna kepada kedua situs besar tersebut. Saya rasa, justru filtering dari penggunanya yang perlu ditambahi. Caranya dengan lebih kuat menebar konten positif. Sampai detik ini saya belum menemukan penjelasan lengkap terhadap upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan ICMI untuk melawan konten negatif. Mereka yang paling keras mencibir hingga menolak balik seruan blokir tentu juga dari kalangan yang telah banyak menggunakan Google dan Youtube untuk menebar kemajuan zaman. Mulai dari informasi edukasi, ilmu pengetahuan, hiburan sampai tayangan alternatif pengganti televisi yang memuakkan. Pendidikan seksual misalnya, bisa jadi sangking relijiusnya bangsa ini sampai membicarakan masalah seksual sejak dini menjadi hal yang tabu. Pernahkah berfikir bahwa ini juga turut menjadi andil besar? Alasannya jelas bahwa anak-anak dibiarkan bebas menafsirkan hasrat dan nafsunya yang turut bertumbuh seiring bertambahnya umur mereka. Tidak ada penjelasan yang secara sistem pendidikan dapat mengakomodir akan pengetahuan ini. Mereka dibiarkan liar. Mengeluarkan pernyataan sikap untuk memblokir situs seperti Google dan Youtube sejatinya adalah kekalahan telak dan teraleniasinya orang-orang tua dari gempita teknologi peradaban umat manusia. Lucunya, ICMI sendiri di waktu yang sama masih menggunakan layanan email milik raksasa Google.

Read More...

Simposium untuk Sintong

Sekedar mengingatkan apa yang disanpaikan oleh sang Jenderal pada pembukaan simposium 65 kemarin. Pict: dari akun Twitter @BelokKiri_Fest

“Saya tantang terutama yang datang dari Yogya. Buktikan ke saya kalau yang mati itu sampai 100 ribu. Tunjukkan ke saya mayatnya, di mana saja itu, siapa saja sampai sebanyak itu? Menurut saya ini pembohongan.”

“Jadi itu pengalaman saya di sana hampir semua daerah yang operasi tidak ada (yang mati). Jadi itulah suatu pertanyaan. Setelah pulang ada satu keputusan bahwa yang mati itu sampai 500.000. Apa sebetulnya? Laporan dari mana?”

"Ini pembohongan. Ini sudah menyangkut harga diri kami dari RPKAD, Kopassus. RPKAD memang benar ke sana untuk menumpas PKI. Itu tidak salah. Tapi, RPKAD harus melindungi masyarakat yang ada di Jawa Tengah, baik PKI atau tidak. Bahkan anggota PKI yang senang dengan kami."

"Ini yang perlu kita kaji kembali. Saya enggak ngerti ahli-ahli bicara (soal tragedi 1965), tapi enggak tahu berapa yang mati... Saya tantang sekarang ini, data tunjukkan kepada saya."

"Sehingga sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara banyak dari Jogja itu tahun '65 ada di Jogja, apakah masuk akal kalau katakanlah 1.000 saja mati tidak ketahuan? Tunjukan ke saya siapa saja yang mati itu apa sampai 100 ribu?"

Diatas adalah kutipan-kutipan langsung dari Letjen (purnawirawan) Sintong Panjaitan saat berbicara di sesi sambutan dalam acara simposium 1965. 

Menarik sekali tentunya menyimak pernyataan-pernyataan dari Jenderal Sintong. Ungkapan-ungkapan yang menyiratkan ketidakpercayaannya sekaligus menampik akan banyaknya korban jiwa dalam peristiwa 65 tentu saja di lain sisi amat menggelitik para peneliti dan penyintas. Ia juga berulang kali menantang para peneliti dan penyintas untuk menyodorkan data dan mayat korban 65.

Dalam beberapa pernyataannya yang berapi-api itu juga terselip ketumpang tindihan pernyataan antara ada dan tidaknya korban jiwa. Diapun juga mengakui bahwa memang ada operasi penumpasan. Ada hal-hal yang tampaknya masih ragu untuk diutarakan dengan lepas.

Tetapi ini tampak juga menjadi pemantik awal bagi para penyintas dan peneliti yang hadir untuk semakin perlunya memaparkan apa yang ditemukan terkait penelitian dari peristiwa 65. Beberapa kali para narasumber dari penyintas yang sudah lanjut usia dalam sesi bicara tampak bersemangat lantang menyuarakan diskriminasi yang mereka terima. Mereka sedang melepaskan segala beban dihati dan pikiran kepada pemerintah yang hadir.

Dalih Sedikitnya Korban 65

Ucapan Sintong boleh jadi mencari aman yaitu berdasar dari daerah operasinya saja. Sehingga masih bisa mustahil mencapai angka ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa. Tetapi menafikan temuan-temuan kuburan massal di daerah Semarang, Demak, Blora, Kudus, Cepu, Salatiga, Boyolali, Yogyakarta hingga lereng timur Gunung Merapi tentu sangat mustahil kecuali memang sengaja menutup mata. Bahkan sempat berujar bahwa tidak ada yang meninggal dunia.

Ada banyak narasumber dan peneliti yang pada akhirnya memaparkan penjelasan dan temuannya. Yang menarik, jika mengingat pengakuan Sarwo Edhie selaku komandan RPKAD, ia dengan bangga menyebut telah menumpas sebanyak 3 juta orang. Jika dikaitkan dengan pernyataan Sintong Panjaitan, besar kemungkinan Sintong memakai data hanya dari wilayahnya saja. Sedangkan Sarwo Edhie mendapat jumlah itu dari keseluruhan anak buahnya termasuk Sintong Panjaitan.

Komnas HAM pada penyelidikannya dari tahun 2008-2012 telah menemukan korban antara 500.000- 3.000.000 jiwa.

Versi New York Times, penelitian dari Joshua Oppenheimer yang sekaligus menelurkan dua film dokumenter terkait tragedi 65 menyebutkan ada lebih dari 500.000 jiwa.

Dari pernyataan Sintong Panjaitan juga terlontar bahwa RPKAD hanya menangkap anggota PKI yang pasif dan aktif. Tapi dalam kesaksian para korban dan temuan-temuan peneliti sangat banyak orang-orang yang bahkan tidak terlibat dalam kepartaian dan organisasi milik PKI ikut merasakan penderitaan. Tidak hanya simpatisan PKI saja, para Sukarnois juga turut ditumpas untuk sekaligus melemahkan kekuasaan Presiden Soekarno pada waktu itu.

Menggelitik menjawab tantangan Sintong Panjaitan mengenai korban dan tempat kejadian di sekitaran Yogya. Dari sekian banyaknya tempat, Luweng Grubug di Gunungkidul tentu tidak asing lagi bagi para penduduk sekitar serta para sejarawan dan peneliti. Disitulah banyak sekali para korban dieksekusi dan mayatnya dijebloskan ke luweng hingga hanyut terbawa aliran sungai ke pantai selatan Jawa. Temuan ini sulit untuk dibantah mengingat banyaknya saksi hidup baik dari warga setempat sampai para tentara yang ditugaskan menjadi eksekutor dimintai keterangan. Organisasi masyarakat Lakpesdam dibawah Nadhlatul Ulama (NU) sendiri memimpin pendataan korban 65 di wilayah Gunungkidul. Belum lagi ditambah korban dari wilayah Yogya yang lain,menyentuh ke jumlah seribu orang tentu saja bukan mustahil.

Sintong Panjaitan memang bukan komandan tunggal dan satu-satunya yang melakukan pelanggaran HAM 65 seperti ini. Ada banyak sekali komandan-komandan yang ditugaskan dan diteruskan kepada para prajuritnya untuk membunuh orang-orang simpatisan PKI, Sukarnois, bahkan yang hanya dituduh saja. Tetapi kehadiran Sintong Panjaitan dalam Simposium 65 dan menjelaskan terkait pembelaan jumlah korban jiwa ini dalam kapasitas perwakilan dari TNI sangat disayangkan. Simposium harusnya menjadi momentum bersejarah untuk semua saling jujur, saling mengungkapkan apa yang telah disembunyikan. 

Peran besar Jenderal Sintong

Berpangkat terakhir sebagai Letnan Jendral, Sintong Hamonangan Panjaitan atau umum dipanggil Sinton Panjaitan lahir pada 4 September 1940 di Sumatera Utara. Lulus akademi militer nasional pada tahun 1963, keterlibatannya dalam operasi G30S saat dia berumur 25 tahun dan berstatus sebagai Komandan Peleton Satu di bawah kompi Tanjung yang beroperasi memberantas pendukung G30S di Semarang, Demak, Blora, Kudus, Cepu, Salatiga, Boyolali, Yogyakarta hingga lereng timur Gunung Merapi.

Selepas dari operasi pembersihan itu, ia juga mendapatkan tugas oleh kapten Feisal Tanjung untuk pergi ke Irian Barat tahun 1969. Saat itu pemerintah Indonesia dibawah rezim Suharto mengirimkan para tentara guna memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Berpangkat Letnan Satu yang memimpin kesatuan Prayudha III berkekuatan 26 orang ia datang ke Irian Barat untuk mendekati para kepala-kepala suku.

“Mengingat pentingnya peranan kepala suku yang ikut menjadi anggota DMP (Dewan Musyawarah Pepera), maka Prayudha mengadakan pendekatan kepada para kepala suku,” jelas Sintong dalam buku “Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” karya Hendro Subroto. Ya, sekaligus mengkonfirmasi bahwa transparasi dan keadilan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib bangsanya sendiri ketika Pepera memang jauh dari kata demokratis, adil dan bermartabat.

Dalam masalah aneksasi wilayah Timor Timur oleh pemerintahan Indonesia, Sintong Panjaitan juga turut terlibat selama operasi militer disana. Ia ketika itu diangkatnya menjadi Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana yang mencakup Provinsi Timor Timur. Aksi militernya di Timor Leste terhenti ketika Insiden Dili atau lebih dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz. Para pendemo umumnya adalah mahasiswa yang memprotes kematian Sebastião Gomes setelah ditembak oleh tentara Indonesia. Mereka mengantarkan prosesi pemakaman sambil menggelar demonstrasi lengkap dengan spanduk pemimpin kemerdekaannya yaitu Xanana Gusmao. Pada saat prosesi pemakaman itulah para tentara Indonesia termasuk Sintong Panjaitan melancarkan serangan dengan menembaki semua mahasiswa. 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang.

Buntutnya, kemarahan dunia Internasional terjadi akibat korban dari negara lain juga berjatuhan. Sintong Panjaitan selaku pangdam bertanggungjawab dan diadili di Pengadilan Sipil Amerika Serikat karena salah satu Ibu dari korban yaitu Kamal Bamadhaj, Helen Todd telah menuntutnya. Ia diadili di Amerika Serikat saat dirinya sekolah disana. Oleh Pengadilan Sintong dijatuhi denda sebesar 4 juta dollar AS sebagai kompensasi dan 10 juta dollar AS sebagai ganti rugi. Sampai saat ini belum terkonfirmasi bahwa Sintong membayar sepeserpun dari denda tersebut.

Akhir karier militernya disebut-sebut karena insiden tersebut yang menyeret dunia Internasional untuk mengetahui peristiwa di Dili. Ia dicopot dari jabatannya sebagai pangdam untuk Timor Timor.

Simposium untuk siapa?

Banyak hal yang disayangkan dari pembukaan simposium ini. Menkopolhukam Luhut Panjaitan sudah menegaskan bahwa tidak ada permintaan maaf. Ini tentu seperti sudah membatasi atau bisa dibilang sudah menelurkan hasil akhir sebelum acara dimulai ke sesi lebih lanjut. Dalam tajuk simposium itu juga bertuliskan melalui pendekatan sejarah. Lalu, bagaimana bisa memberi kesimpulan dengan buru-buru menyatakan tidak adanya permintaan maaf kalau saja proses dialog pendekatan sejarah belum dimulai?

Lalu untuk apa simposium ini? Bisa dilihat mungkin dari sudut pandang pendekatan. Bagaimanapun acara ini adalah yang pertamakali sejak 50 tahun peristiwa 65 itu terjadi dan selama itu juga negara bungkam. Para penyintas dan akademisi peneliti untuk pertama kalinya bisa bertatap dengan pihak berwenang untuk membicarakan masalah ini. Negara perlu perlahan-lahan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan tentu saja mengakuinya apabila telah melakukan kesalahan besar.

Dua hari Simposium Tragedi 65 menelurkan beberapa kesimpulan bersama antara lain; (1) Pengakuan bahwa kita belum mampu mengelola bangsa yang majemuk. (2) Mengakui adanya aksi horizontal yang melibatkan negara. (3) Menyadari bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang melukai bangsa hingga sekarang. (4) Tragedi 65 telah telah menyebabkan pembunuhan dalam jumlah yang besar karena belasan ribu orang dibuang dipenjara dan disiksa tanpa proses peradilan. (5) Terjadi perampasan hak dasar bagi warga negara yang diindikasikan sebagai eks anggota PKI.

Tetapi bukankah dari sederet kesimpulan tersebut sebenarnya merujuk pada permintaan maaf negara atas keterlibatannya di peristiwa 65? Lalu mengapa harus masih menegaskan untuk tidak meminta maaf? Kiranya negara berproses. Bagaimanapun, acara mengenai tragedi 65 ini adalah yang pertama diselenggarakan oleh pemerintah meskipun pada kali pertama ini Simposium lebih cocok untuk Jenderal Sintong Panjaitan dengan pernyataannya yang mengejutkan dan tumpang tindih.

Read More...

Mengesampingkan Byline

Contoh pemakaian byline. Foto: charlesapple.com

Hampir di semua surat kabar cetak, pembaca tidak banyak tahu tentang siapa wartawan yang menulis berita tersebut. Bahkan memang tidak tahu siapa penulisnya selain hanya diberi inisial di akhir tulisan berita. Ini terlihat seperti menjawab secara sepihak kepada pembaca bahwa nama penulis berita memang tidaklah penting.

Byline sendiri biasanya dicontohkan dengan pencantuman nama penulis atau wartawan di awal tulisan. Atau bisa juga dengan biografi singkat dari penulis bersamaan dengan nama. Fungsi dari pencantuman byline sendiri tentu agar tulisan tersebut bila suatu saat ditemukan kesalahan bisa langsung diketahui dan dikonfirmasi kepada si penulis tersebut. Bukan sekedar kesalahan dan tanggung jawab kepenulisan dilemparkan kepada institusi media tersebut saja.

Dalam bahasa Inggris, byline berasal dari kata "by" (oleh) dan "line" (baris) yang merujuk kepada sebuah baris dekat judul cerita dimana terdapat nama orang yang menulis cerita itu. Menurut kamus Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, kata ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Inggris, artinya terekam pertama kalinya dalam perbendaharaan bahasa Inggris pada 1938 (Harsono, 2010, h. 42).

Pengamatan saya, koran koran saat ini masih banyak yang tidak menyertakan byline dalam setiap tulisan beritanya. Sebut saja koran dari yang punya segmentasi atas seperti Kompas. Kemudian disusul yang lain dari Jawa Pos, Radar Surabaya, Surya dan Tribun. Mereka semua tak menyertakan byline, hanya membubuhkan inisial di akhir laporan. Tercatat dalam surat kabar cetak penelusuran saya, hanya koran Tempo yang menerapkan byline di laporan beritanya.

Berbeda dengan media cetak, portal-portal berita online milik media cetak justru konsisten mencantumkan byline di akhir laporan. Nama penulis beserta editornya umum dicantumkan. Sebut saja berita-berita online milik Kompas, Tempo, Tribun, Jawa Pos. Jawa Pos online tampaknya yang sedikit lebih pelit dalam menuliskan byline, mereka hanya menulis nama panggilan di akhir tulisan dalam tanda kurung seperti penulisan inisial di koran cetak. Tetapi ada juga berita online yang malah tidak dijumpai byline, yaitu portal berita seperti Kapanlagi yang berlatar belakang infotainment. Tetapi ada juga portal berita berbasis infotainment yang mencantumkan byline lengkap dengan menu penulis beserta laporan-laporan yang dirilisnya yaitu di portal Bintang Online.

Bill Kovach, salah satu penulis buku Sembilan Elemen Jurnalisme pernah datang ke kantor harian Kompas. Seperti yang ditulis Andreas Harsono dalam bukunya Agama Saya Adalah Jurnalisme:

Kovach menemui Jakob Oetama dan Suryopratomo, masing-masing pemimpin umum dan pemimpin redaksi Kompas. Ada sekitar 15 wartawan Kompas ikut berdiskusi disana. Kovach sempat bertanya pada wartawan Kompas,”Mengapa surat kabar Anda tak memakai byline? Mengapa di halaman satu tak terlihat byline?” Bambang Wisudo, salah satu wartawan yang hadir, mengatakan kalau Kompas menggunakan byline bakal kelihatan kalau tulisan wartawan-wartawannya masih belum bagus menulis. Tak semua wartawan bisa mendapatkan byline. Malu kalau pakai byline (Harsono, 2010, h. 41).

Kovach balik mengatakan bukankah itu esensi byline? Artinya, biarkan pembaca tahu mana wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukankah itu bagian dari accountability Kompas? Jadi kalau Kompas memakai byline, orang bakal tahu siapa orang yang menulis laporan yang baik atau yang buruk. Bukan sebaliknya menaruh semua tanggungjawab kepenulisan itu kepada institusi Kompas. (Harsono, 2010, h. 42).

Pengamatan saya sendiri, byline banyak ditonjolkan justru di kolom-kolom opini baik di cetak maupun online. Mungkin juga ini karena suratkabar berpendapat bahwa isi tulisan adalah tanggungjawab dari penulis yang juga beberapa keterangan seperti ini ditemui di akhir tulisan kolom opini. Sedikit naif karena harusnya kedudukan seorang wartawan dalam menurunkan laporan sama seperti para kontributor opini. Wartawan harus sanggup bertanggung jawab atas laporan yang diturunkan dan buat apa pula harus takut?

Sebenarnya, bagi orang yang bernah mengirimkan kontribusi tulisan baik di media cetak maupun online. Pencantuman byline adalah bentuk pengharagaan dan menaikkan reputasi penulis itu sendiri. Konsekuensinya memang tentu saja tidak bisa sembarangan asal menulis. Setidaknya penulis akan cenderung memantau tulisannya sendiri setelah terbit dan melihat reaksi masyarakat luas yang mengakses tulisan tersebut. Lebih cepat bisa dipantau jika di media online karena di akhir laporan ada kolom komentar yang bisa diisi oleh siapapun sebagai bentuk feedback.

Andreas Harsono dalam bukunya Agama Saya Adalah Jurnalisme menuliskan bahwa:

Pemakaian byline membuat wartawan-wartawan The Boston Globe lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Ketika itu, sama dengan suratkabar-suratkabar Indonesia hari ini, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Namun inovasi Taylor ini perlahan-lahan ditiru oleh suratkabar lain di Amerika Serikat.

Prosesnya tidak cepat. Butuh waktu lama untuk meyakinkan pada redaktur bahwa byline adalah masalah accountability. Harian The New York Times baru memulai menerapkan byline, sebagai isu accountability, pada 1960-an.

Permasalahan byline sekaligus menjadi kritik tampaknya memang sudah sejak lama berpulih-puluh tahun lalu. Namun suatkabar cetak sebelum invasi media online, juga tampak masih mengabaikan ini. Jika alasan yang disampaikan sama dengan penuturan Kompas saat ditanya oleh Bill Kovac maka memang sangat dipertanyakan accountability institusi medianya.

Selain itu, melihat dampak dari penulisan byline nyatanya cukup membuat wartawan lebih lagi berhati-hati dalam penyusunan laporan. Artinya ada perbedaan sikap dan professionalitas ketika mencantumkan byline dengan hanya membubuhkan inisial di ekor tulisan.

Harian The Jakarta Post mungkin termasuk suratkabar pertama di Indonesia yang memakai byline. Kebijakan itu diterpakan mulai tahun 2001 silam. Hasilnya, wartawan The Jakarta Post dipaksa menulis lebih baik lagi karena kalau ada kesalahan atau ada yang melenceng, nama mereka segera diketahui publik (Harsono, 2010, h. 44).

Menurut saya, fenomena byline yang sering diabaikan ini menjadi kritik media dari segi akuntabilitas dan tanggung jawab. Byline tidak bisa diremehkan untuk sebuah pemenuhan unsur berita yang kredibel. Media cetak saat ini yang tersisa terutama idealnya segera memakai byline meskipun terlihat sangat terlambat. Sedangkan media online, penulisan byline tampaknya sudah dipenuhi, tetapi alangkah lebih baiknya ada pengkategorian. Yaitu ketika mengakses nama penulis laporan, kita akan disuguhkan seluruh tulisan-tulisannya. Darisitu, pembaca bisa mengetahui dan sekaligus menandai kredibilitas dari penulis dan gaya bahasa yang bisa menjadi ciri. Sehingga kesalahanpun tidak selalu dibebankan kepada institusi. Terutama sebenarnya demi memenuhi produk jurnalistik yang kredibel sesuai kode etik dan aturan-aturan yang sudah disepakati.

Read More...

23

Hanya manusia saja makhluk hidup yang tanda kelahirannya di bumi perlu dimaknakan dan diresolusikan. Meninjam kata Heidegger, "Human is condemned to meaning"


Tidak merasa muda lagi dibanding kawan-kawan sekitar, setidaknya untuk sementara ini.
Keterlambatan waktu menjadi konsekuensi yang harus dibayar mahal.
Semoga semuanya tepat pada waktunya. Karena ada orang-orang lain yang juga menantikan.


Ya, sesegera mungkin mengejarnya.

Read More...

Valentine yang selalu memancing ketubiran

Ilustrasi tolak valentine. (Foto: Antara/Zabur Karuru)

Barangkali ribut soal Valentine di NKRI ini bisa terus disaksikan sampai anak cucu. Bagaimana tidak, banyak dari orang-orang Indonesia suka sekali meributkan dan mengganyang Valentine Day dari tahun ke tahun daripada Bima Arya yang beberapa hari lalu datang meresmikan Kantor HTI di Bogor. “Oh ya gak apa-apa, emang kenapasih HTI mas? Bebas dong!” begitu mungkin ya.

Yak, Hari Valentine memang selalu memancing ketubiran. Setidaknya kalau tidak ada bahan buat tubir, Valentine ini harus disyukuri dan dirayakan karena masuk agenda rutin dari hal-hal yang selalu pasti ditubirkan setelah Natal.

Urusan Valentine tahun ini, beberapa Kota di Indonesia lewat Dinas Pendidikan setempat ramai-ramai mengeluarkan surat yang melarang keras perayaan Valentine di kalangan pelajar dengan alasan moral. Alasannya klise dari tahun ke tahun, yaitu demi melindungi tindakan asusila dan melindungi moral bangsa. Belum lagi demo-demo yang diusung berbagai kelompok untuk masyarakat umum di ruang publik, alasannya juga sama masih soal asusila dan moralitas. Jika dikembalikan lagi kepada Valentine itu sendiri, saya amat sangat ragu tentang tuduhan bahwa hari itu diciptakan atau dirayakan hanya untuk ena-ena saja yang berujung tubir nasional oleh para moralis NKRI.

Oke, ngeles halus misalnya “Hari Valentine emang gak ngajarin buat bertindak asusila, tapi kan orang-orang yang ngerayain banyak yang ngelakuin hal-hal begituan ujungnya, alesannya kasih sayang”. Oke, bisa jadi itu benar adanya, tapi kalau dikaitkan dengan maksiat bukankah tiap pergantian tahun, bulan puasa dan hingar bingar malam takbir juga sudah amat sering didengar berita tentang kemaksiatan dan asusila? Atau bahkan menemuinya sendiri? 

Sejauh ini, saya gak melihat corong keras penolakan terhadap kegiatan maksiat di hari-hari perayaan besar lainnya. Kontras sekali, perang melawan Valentine ini sudah amat lebay di ruang publik. Banyak ditemui baliho-baliho atau bahkan selebaran himbauan keras pelarangan Valentine Day dari yang halus sampai kasar. Memancing tubir sekali.

Dinas Pendidikan tampaknya juga sudah kehilangan akal dengan langsung memberi surat edaran pelarangan. Tapi menurut saya itu akal sengaja dihilangkan atau minimal tak sedang dipakai. Menyandang kata pendidikan, sebenarnya tidak sulit untuk berpikir bahwa Valentine tak selalu dipukul rata dengan pelarangan karena alasan maksiat dan moral. Bukankah tetap ada pesan-pesan positif jika dikaitkan dengan kasih sayang yang universal dan bukan melulu soal maksiat yang sebenarnya bukan bagian dari Valentine juga.

Mengasihi guru-guru misalnya, jadi ajang perdamaian dan gencatan senjata antara guru killer dengan murid-muridnya yang bandel. Pun juga buat mengasihi orang tua, kakek nenek, sanak saudara dan yang lain. Bukankah ini mendidik juga untuk menjauhkan dari label maksiat itu jika para moralis serius ingin meminimalisir tindak maksiat? Cinta dan kasih sayang gak berbatas sekat suku ras dan agama kan?

Yang jelas, ditengah arus konsumerisme berat masyarakat NKRI ini, Valentine juga turut menyumbang momen dimana diskon-diskon barang diberlakukan, nah buat yang ini pasti para moralis juga kecipratan berkahnya. Ya, Valentine kini bisa sejajar dengan hari konsumerisme lain seperti Hari Raya Idulf Fitri, Natal, dan Tahun Baru yang umumnya memacu untuk belanja karena menawarkan banyak diskon. Selamat berbelanja kalian.

Lagupula, kelamaan kalau maksiat nunggu Valentine, niat maksiat ya kapan aja bisa. Tubir sekali kalian ini. Sampai saya juga ikut meramaikan ketubiran yang hina ini. Hahahaha

Read More...